Menumbuhkan Uang dari Pohon

By: Veby Indah on November 30th, 2008

In the past money didn’t grow from the trees. But as the climate change issues growing, world leaders now starting to see opportunities. Economy needs to be greener, even by growing money from the top of the trees.

Forest can mean lot more while they conserved then when they exploited. Indonesia which has one of world’s greatest forest, saw the opportunity, and come to Monaco with it. and Indonesia wasn’t alone. Europe came with their carbon tax systems, pushing other industrial countries to do the same.

Though the carbon market it self has not been ready yet, still this kind of coversation continued. Even in next G8 meeting this year.

Dahulu uang tidak tumbuh dari pohon. Namun seiring perubahan iklim yang semakin memburuk, para pemimpin negara mulai putar otak. Ekonomi disulap menjadi lebih “hijau”. Didukung program pasar, pajak karbon dan keterlibatan sektor swasta, uang bukan mustahil tumbuh dari pohon.

Amerika Serikat sebagai penghasil emisi karbon terbesar dunia selama ini menolak mereduksi gas buangan mereka. Alasannya, sebagai negara industri, Paman Sam khawatir kebijakan tersebut berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi. Mengingat sebagian besar sumber energi dan industri Amerika bergantung pada bahan bakar fosil. Puncaknya terjadi pada konferensi UNFCCC COP 13 akhir tahun lalu, saat trio Amerika, Kanada dan Jepang menolak target emisi 25-40 persen tertulis dalam Bali Road Map.

Keberatan mereduksi emisi sebenarnya juga dikemukakan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Mengerem emisi karbon sama artinya dengan mengembangkan teknologi terbarukan yang ramah lingkungan. Namun tetap saja penerapan teknologi ini bukan barang murah.

“Negara-negara berkembang keberatan saat mereka harus ikut memikul tanggung jawab pemanasan iklim, yang sebenarnya menurut sejarah diakibatkan negara-negara industri Eropa dan Amerika,” kata Direktur Eksekutif United Nation Environment Program (UNEP), Achim Steiner.

Menurut pengamatan Steiner di forum-forum PBB, keberatan berkisar pada konsekuensi menghentikan pembangunan demi menyelamatkan bumi. Ramah lingkungan bukan berarti ramah pertumbuhan ekonomi. Ada harga yang dibayar.

Selama 200 tahun terakhir industri dunia memegang peranan penting dalam menyumbang karbón ke udara. Menurut laporan IPCC, 95 persen emisi karbon dunia berasal dari aktivitas industri terhitung sejak 1750. Aktivitas ini melibatkan proses produksi, kerja pabrik, transportasi, hingga agrikultur.

Buku Tahunan UNEP 2008 memaparkan sejak revolusi industri pula pembangunan ekonomi dunia telah menghasilkan emisi karbon dari pembakaran kayu, pembabatan hutan, hingga penggunaan bahan bakar fosil. Seiring naiknya pertumbuhan ekonomi sebuah negara, produksi emisi karbon yang dihasilkannya turut melaju. Salah satu contoh paling aktual kini terjadi di Negeri Tirai Bambu, China, dan Amerika. Produksi karbon kedua negara ini melonjak setelah mengalami kebangkitan industri.

Sejak 1990-2005, beberapa negara industri sebenarnya telah menyadari fenomena tersebut. Negara-negara industri Eropa bahkan Amerika perlahan berusaha membersihkan sumber energi mereka. Sejak 2004 UNEP mencatat investasi negara-negara industri di bidang energi terbarukan mencapai US$27,5 milyar. Tren tersebut terus meningkat seiring berkembangnya kesadaran menyelamatkan bumi. Pada 2007 investasi “hijau” tesebut telah menjadi US$85 milyar.

Kesadaran yang sama turut mencuat secara internasional. Forum-forum PBB banyak menampung usulan program-program reduksi emisi dari berbagai negara. Untuk menyeimbangkan kesenjangan negara maju dan berkembang misalnya, muncul usulan pasar karbon, Clean Development Menchanism atau “perdagangan hutan”. Pada intinya, program-program tersebut mengharuskan negara industri maupun sektor swasta “membayar” produk karbon mereka pada negara-negara berkembang.

Dari Tanah Air, Indonesia sebagai salah satu negara hutan hujan tropis terbesar dunia mengusung Reduction Emition on Deforestation and Degradation (REDD). Pakar lingkungan Emil Salim sempat menyatakan, program semacam ini akan jadi jalan tengah menjembatani kesenjangan tanggung jawab antarnegara maju dan berkembang.

Negara-negara berkembang dapat terus melanjutkan pembangunan, dengan mengubah eksplorasi hutan menjadi “penjualan hutan”. Indonesia bahkan pasang harga, sekitar US$20 per hektare hutan. Petak-petak hutan ini akan tetap dipertahankan lestari menyerap karbon selama negara industri tetap membayar. Uang pun bisa tumbuh dari pohon.

Negara-negara maju sendiri ikut mendukung usulan tukar-menukar emisi dengan hutan ini, lewat usulan penerapan pajak karbon. Inisiatif ini ditegaskan lagi dalam forum UNEP ke-10 di Monako lalu. Sistem tersebut berusaha melibatkan tak hanya pemerintah, namun juga sektor swasta. Jerman dan Norwegia misalnya membahas implementasi awal pajak karbon atas industri swasta lewat dukungan peraturan pemerintah dan hukum pasar.

Menteri Lingkungan Jerman, Sigmar Gabriel menyontohkan pada kasus pembangunan pembangkit listrik batu bara yang tak akan efektif lagi di Eropa. Menurutnya peraturan ketat Uni Eropa membuat sumber energi penghasil karbon emisi tersebut tidak akan mampu bersaing harga dalam pasar.

“Peraturan dan pasar Eropa akan menjadi kontrol dengan sendirinya,” kata Gabriel.

Mendukung Jerman, Norwegia mendesak dunia segera menetapkan peraturan serupa secara internasional, dan tidak terkotak-kotak pada negara tertentu saja.

Sementara itu, kejutan lain muncul dari dua negara penghasil emisi karbon dari industri terbesar dunia. Dalam forum UNEP ke-10 secara mengejutkan China menyatakan siap mereduksi emisi karbon industri mereka hingga 15 persen. Iceland pun tak mau ketinggalan. Penghasil emisi karbon per kapita terbesar dunia ini ikut dalam inisiatif negara netral karbon.

Program-program telah ada. Namun forum-forum dunia masih menyisakan perdebatan seru demi mencapai sebuah kesepakatan internasional. Dalam forum UNEP ke-10 akhir Februari lalu, sektor swasta yang dituntut ikut bertanggung jawab, justru balik bertanya. World Bank dan GEF mengemukakan keresahan swasta, yang mempertanyakan stabilitas harga karbon dalam pasar dunia di masa datang. Kesiapan pasar karbon itu sendiri masih dalam tanda tanya besar.

Perdebatan serupa masih akan terus berlanjut. Menurut rencana, upaya menumbuhkan uang dari pohon ini masih akan dibahas dalam COP 14 dan 15 UNFCCC 2 tahun ke depan. Begitu pula dalam pertemuan negara-negara maju G8 tahun ini.