Shockingly, Monaco which perform as a very clean country fit for tourism, threw their garbages to its neighbour, France. Though paper rubbish are incinerated in Monte Carlo, the dangerous hazards and others are sent to Sivades Factory in Cannes Mandeleiu and Blanchi Factory in Lavilledieux, France.

There, the rubbish only get ferried with- as Larini-Negri from environment Department of Monaco said-“special treatment”. She can’t explained what kind of special treatment it is.

I found out that those factories re-cycle their garbages and have a lot more left over then if they were incinerated like in Monaco. No wonder, France looks more dirty then Monaco

Setiap hari bolak-balik Monako-Prancis, membuat saya menyadari perbedaan kedua negara ini. Monako rapi jali, tanpa ada satu pun sampah tercecer di area publik. Penduduk di negara Grimaldi ini hobi berjalan-jalan pagi dan sore bersama anjing-anjing kesayangan mereka. Tetap saja tak satu pun kotoran anjing tercecer di area publik.

Pena saya pernah terlempar keluar jendela mobil di depan Casino Tourism de Monaco. Lima menit saya kembali, pena itu sudah lenyap tak berbekas. Polisi Monaco telah mengira pena murah itu sebagai sampah. Mereka hanya tersenyum minta maaf.

Gara-gara terbiasa rapi jali di Monaco; Nice, Prancis, kota di mana saya menginap jadi terasa lebih kotor. Di jalan-jalan, dengan mudah saya temui sampah kecil dan puntung rokok. Berjalan pun harus berhati-hati, kalau tak ingin sial menginjak kotoran anjing. Sampah-sampah kecil ini paling sering terlihat berceceran pada pagi hari, saat petugas kebersihan belum beraksi. Para petugas sampah akan datang setiap pukul 7 pagi. Mereka yang gemar berolahraga pagi harus berhati-hati melangkah sebelum waktu itu.

Penasaran atas kebersihan Monako, saya pun berkunjung ke Departemen de l‘Enquipement de l‘Environementet de l‘Urbanisme Monaco. Departemen Lingkungan Hidup ini kebetulan buka pos sementara di Forum Grimaldi, selama konferensi ke-10 United Nation Environment Program (UNEP) diselenggarakan di sana.

“Monako mengirim sampahnya ke Prancis,” kata Florence Larini-Negri, wakil Departemen Lingkungan Hidup, PU dan Urbanisme Monaco.

Negara seluas 195 hektare tersebut ternyata tak punya cukup lahan buat mengolah sampahnya sendiri. Masalah sampah jadi isu besar, bagi sebuah negara yang tak bisa menggunakan sistem open dumping sampah di alam terbuka.

Padahal sampah adalah “komoditi” yang dipastikan selalu ada setiap harinya. Dalam 3 hari Konferensi ke-10 UNEP saja, Monako sudah harus mengurus 60 kontainer sampah. Sekitar 630 kilogram sampah kertas hasil konferensi diinsinerasi di Monako oleh Dinas Kebersihan Societe Monegaqque d‘Assainissement. Sampah gelas seberat 2250 kilogram diuraikan di Pabrik Blanchi di Lavilledieux, Prancis. Sementara sampah kemasan plastik dan kertas dikirim ke Pabrik Sivades di Cannes Mandelieu, Prancis. Monako ternyata punya komoditi ekspor sampah ke Prancis.

Sejak Februari lalu, Pangeran Albert II de Monaco berupaya agar negerinya tak lagi merepotkan tetangga. Dia mencanangkan program daur ulang sampah bagi negerinya. Setiap sudut kota disediakan tiga macam kotak sampah. Plastik biru untuk kertas, hijau untuk gelas dan kuning buat sampah sisa kemasan karton atau plastik.

Agar tak bingung, di atas tutup kotak sampah ditempeli gambar-gambar sampah yang boleh masuk ke dalamnya. Setiap kali akan buang sampah, saya mencermati dahulu satu-persatu gambar itu. Tak ingin salah buang sampah di negeri orang. Kehatian-hatian setiap hari semakin bertambah. Terutama saat saya tahu untuk kampanye pemilahan sampah ini, Pemerintah Monako sampai mengeluarkan dana 300 ribu Euro.

Departemen Lingkungan Hidup Monako menargetkan sedikitnya setiap rumah tangga mendaur ulang 20 persen sampahnya. Hingga Januari lalu rumah tangga Monako biasanya hanya mendaur ulang 5 persen sampah mereka. Padahal sekitar 32 ribu penduduk Monako setiap harinya menghasilkan sampah kertas 210 kilogram, sampah gelas 730 kilogram, dan sampah kemasan 63 kilogram. Jumlah yang lumayan besar untuk negara sekecil negeri Grimaldi.

Sampah kertas saat ini sudah bisa ditangani sendiri oleh Dinas Kebersihan Societe Monegasque d‘Assainissement. Kertas-kertas ini diinsinerasi alias diuraikan dengan panas. Proses tersebut akan menghasilkan gas asap, partikel, abu, dan panas. Semuanya dapat digunakan untuk menggerakkan generator listrik. Asap hasil insinerasi ini umumnya tak berbahaya, karena akan terurai dengan sendirinya di atmosfer. Insinerasi juga dipilih karena dapat dilakukan dalam skala kecil, yang tak membutuhkan tanah luas. Cocok bagi negara yang lahannya lebih kecil dari luas Daerah Ibu Kota Jakarta.

Insinerasi ini jelas lebih ramah lingkungan. Jika dibandingkan dengan pengelolaan sampah open dumping misalnya, proses insinerasi menghasilkan gas metan dan karbon yang lebih sedikit. Hasil pengolahan insinerasi pun dapat memanfaatkan sekitar 95-96 persen dari tiap volume sampah yang ada.

Tak hanya Monako, negara-negara Eropa Barat lainnya seperti Jerman, Belanda, Swedia, Denmark, Inggris, dan Prancis telah menggantungkan sebagian besar kebutuhan panas nasional mereka pada proses ini. Energi bisa diperoleh dari hasil buangan masyarakat sehari-hari. Pada tahun 2005, Denmark telah mulai mengoptimalisasi sampah mereka. Sekitar 4,8 persen sumber listrik dan 13,7 persen panas konsumsi nasional Denmark telah bersumber dari proses memanaskan sampah ini.

Menurut peraturan Waste Incineration Directive Eropa, pabrik-pabrik insinerasi tersebut harus memanaskan setiap sampah berbahaya mereka. Limbah-limbah ini masuk bilik khusus dan dipanggang hingga mencapai suhu 850 derajat Celsius selama 2 detik. Dalam kondisi ini zat berbahaya bisa menguap dan terurai.

Proses tersebut akan menghasilkan emisi PM2.5, metal, gas acid, CO2, gas dioksida, dan abu hasil pembakaran. Meski demikian, tetap saja proses insinerasi menghasilkan limbah paling sedikit dibandingkan pengolaan sampah lainnya. Dengan proses open landfill, sampah berbahaya hanya dihancurkan secara manual dengan alat berat. Melepas langsung bahan kimia di dalamnya mencemari lingkungan.

Sayangnya, Monako belum sepenuhnya mampu melakukan hal serupa untuk semua limbah domestik mereka. Bulan lalu Departemen Lingkungan Hidup mati-matian berusaha mencari celah di lahan negara mereka yang kecil. Sekitar 50 titik daur ulang bawah tanah dibangun, guna menyalurkan sampah rumah tangga 32 ribu penduduknya. Namun tetap saja, sisa sampah yang lain harus dibuang ke Prancis.

Monako terus membuang sampah gelas, kemasan, dan limbah berbahayanya ke pabrik-pabrik sampah Prancis. Penduduk cukup membuang sampah cair berbahaya seperti aerosol atau acid ke kantong-kantong ”kangguru”, yang banyak tersebar di Monako. Sementara baterai bekas bisa dibawa ke toko terdekat yang akan menampungnya. Begitu pula dengan sampah obat, yang harus dikembalikan ke farmasi terdekat.

Khusus untuk elektronik dan sofa lama yang ingin dienyahkan, penduduk negara ber-GDP US$300 ribu ini tinggal menelepon Dinas Kebersihan. Sampah-sampah ini untuk selanjutnya dikumpulkan untuk diekspor ke Pabrik Sivades di Cannes Mandelieu dan Pabrik Blanchi di Lavilledieux, Prancis.

Kedua pabrik penampung sampah Monako itu ternyata tidak menerapkan sistem insinerasi. Menurut Departemen Lingkungan Monako, kedua pabrik di Prancis ini hanya menguraikan limbah-limbah berbahaya itu.

”Sampah-sampah itu diuraikan di Prancis secara khusus,” kata Larini-Negri.

Larini-Negri tak mampu menjelaskan ”cara khusus” apa yang jadi jurus pabrik-pabrik sampah Prancis. Belakangan saya tahu kalau sampah-samaph ekspor Monako ini sebagian besar didaur ulang dan sebagian lagi diuraikan. Gelas-gelas dicairkan untuk dipakai kembali, begitu pula dengan kemasan plastik, kaleng, dan kertas makanan. Pendaurulangan ini dilakukan sesuai standar kebijakan Pemerintah Prancis, yang mencoba mengontrol limbah rumah tangga mereka. Sisa sampah yang tak bisa didaur ulang lalu diuraikan dengan menggunakan sistem landfill.

Sementara mengurus sampah Monako ini, Prancis sendiri tak sempat mengurus puntung-puntung rokok yang bertebaran di jalan-jalan mereka.

Tak sadar, saya memandangi botol air mineral di tangan. Ternyata botol ini bernasib sama dengan saya. Setiap hari dikirim pulang ke Prancis. Bedanya, saya pulang ke Nice untuk beristirahat, sementara botol ini akan diekspor ke Cannes untuk diolah.

Sejak 1997, Protokol Kyoto sebenarnya telah menjadi landasan kesepakatan negara-negara industri mengurangi emisi karbon mereka. Dalam komitmen ini disepakati 3 program; Clean Development Mechanism (CDM), Joint Implementation (JI), dan Perdagangan emisi karbon internasional. Ketiganya didesain demi memungkinankan pembangunan tetap berjalan seiring upaya membersihkan atmosfer bumi.

Saat ini program CDM dan JI telah masuk dalam kerangka kerja Uni Eropa. CDM memungkinkan negara berkembang terus melanjutkan pembangunan, sementara negara maju diuntungkan dalam fleksibilitas target reduksi emisi. Caranya, dengan menjadikan karbon sebagai komoditas dagang.

Karbon diukur dengan Certified Emissions Reduction (CERs), yang mengukur jumlah emisi karbon dalam metrik ton. Negara-negara berkembang yang memiliki CERs bisa “menjual” pengurangan emisi ini pada negara-negara industri. Proyek CERs dapat diwujudkan dalam bentuk instalasi listrik bertenaga air, atau proyek-proyek efesiensi energi serupa Untuk Indonesia dan negara-negara hutan hujan tropis lainnya, proyek CERs juga bisa dilakukan lewat aforestasi dan reforestasi nasional.

Sejak November 2007, tercatat 852 proyek CDM teregristrasi di 49 negara. Buku tahunan 2008 UNEP memprediksi pada akhir 2012, proyek-proyek tersebut mampu menghasilkan investasi hijau sebesar US$ 1,08 milyar. Sejak Oktober 2007 forum UNFCCC juga menyepakati CDM Executive Board, yang bertugas mengatur dan mengawasi pelaksanaan upaya mendagangkan karbon.

Namun program ini bukan tanpa cacat. Sekitar 40 persen proyek CDM bertujuan mereduksi gas produksi industri semacam HFC 23 dan N2O. Padahal pada kenyataannya, negara-negara berkembang masih mengandalkan HCFC-zat penghasil HFC 23- sebagai pengganti CFC, zat yang dianggap merusak lapisan atmosfer di awal 1990-an.

Buku tahunan UNEP 2008 menganalisis, mereduksi 1 ton metrik HFC 23 akan sama nilainya dengan 11700 metrik karbon dioksida. Industri pun melihat “trik” mengakali CDM. Lebih murah mengganti penggunaan HCFC kembali pada CFC, yang kemudian diakui sebagai usaha mereduksi emisi karbon. Sekalipun tindakan tersebut akan berakibat melobangi atmosfer bumi. Analisa ini sampai pada kesimpulan, mengurangi HFC 23 mampu menghemat US$0,30 dalam sistem CDM per metrik tonnya.

“Kecacatan” CDM tersebut diharapkan dapat ditutup oleh program JI. Program tersebut mengharuskan negara-negara yang meratifikasi Protokol Kyoto terlibat dalam program reduksi emisi karbon di negara-negara lain. JI menerapkan Emission Reduction Units (ERUs), yang dinilai dalam reduksi karbon permetrik ton.

Cara lain yang lebih sederhana berdagang karbon, diwujudkan lewat pasar karbon dunia. Saat ini pasar emisi karbon terbesar dunia masih menjadi milik Uni Eropa lewat European Union Emission Trading Scheme (EU ETS). Sekitar 25 negara pesertanya diharuskan melapor emisi karbon mereka pertahun. Lalu para negara ini akan “membayar dosa” emisi tersebut dalam jumlah tertentu. Dana yang dihasilkan dapat diperjualbelikan antar anggota, atau dijual ke negara-negara lain. Utak-atik karbon sebagai komoditas ini masih terus diolah demi implementasinya di masa depan.

Forest can mean lot more while they conserved then when they exploited. Indonesia which has one of world’s greatest forest, saw the opportunity, and come to Monaco with it. and Indonesia wasn’t alone. Europe came with their carbon tax systems, pushing other industrial countries to do the same.

Though the carbon market it self has not been ready yet, still this kind of coversation continued. Even in next G8 meeting this year.

Dahulu uang tidak tumbuh dari pohon. Namun seiring perubahan iklim yang semakin memburuk, para pemimpin negara mulai putar otak. Ekonomi disulap menjadi lebih “hijau”. Didukung program pasar, pajak karbon dan keterlibatan sektor swasta, uang bukan mustahil tumbuh dari pohon.

Amerika Serikat sebagai penghasil emisi karbon terbesar dunia selama ini menolak mereduksi gas buangan mereka. Alasannya, sebagai negara industri, Paman Sam khawatir kebijakan tersebut berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi. Mengingat sebagian besar sumber energi dan industri Amerika bergantung pada bahan bakar fosil. Puncaknya terjadi pada konferensi UNFCCC COP 13 akhir tahun lalu, saat trio Amerika, Kanada dan Jepang menolak target emisi 25-40 persen tertulis dalam Bali Road Map.

Keberatan mereduksi emisi sebenarnya juga dikemukakan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Mengerem emisi karbon sama artinya dengan mengembangkan teknologi terbarukan yang ramah lingkungan. Namun tetap saja penerapan teknologi ini bukan barang murah.

“Negara-negara berkembang keberatan saat mereka harus ikut memikul tanggung jawab pemanasan iklim, yang sebenarnya menurut sejarah diakibatkan negara-negara industri Eropa dan Amerika,” kata Direktur Eksekutif United Nation Environment Program (UNEP), Achim Steiner.

Menurut pengamatan Steiner di forum-forum PBB, keberatan berkisar pada konsekuensi menghentikan pembangunan demi menyelamatkan bumi. Ramah lingkungan bukan berarti ramah pertumbuhan ekonomi. Ada harga yang dibayar.

Selama 200 tahun terakhir industri dunia memegang peranan penting dalam menyumbang karbón ke udara. Menurut laporan IPCC, 95 persen emisi karbon dunia berasal dari aktivitas industri terhitung sejak 1750. Aktivitas ini melibatkan proses produksi, kerja pabrik, transportasi, hingga agrikultur.

Buku Tahunan UNEP 2008 memaparkan sejak revolusi industri pula pembangunan ekonomi dunia telah menghasilkan emisi karbon dari pembakaran kayu, pembabatan hutan, hingga penggunaan bahan bakar fosil. Seiring naiknya pertumbuhan ekonomi sebuah negara, produksi emisi karbon yang dihasilkannya turut melaju. Salah satu contoh paling aktual kini terjadi di Negeri Tirai Bambu, China, dan Amerika. Produksi karbon kedua negara ini melonjak setelah mengalami kebangkitan industri.

Sejak 1990-2005, beberapa negara industri sebenarnya telah menyadari fenomena tersebut. Negara-negara industri Eropa bahkan Amerika perlahan berusaha membersihkan sumber energi mereka. Sejak 2004 UNEP mencatat investasi negara-negara industri di bidang energi terbarukan mencapai US$27,5 milyar. Tren tersebut terus meningkat seiring berkembangnya kesadaran menyelamatkan bumi. Pada 2007 investasi “hijau” tesebut telah menjadi US$85 milyar.

Kesadaran yang sama turut mencuat secara internasional. Forum-forum PBB banyak menampung usulan program-program reduksi emisi dari berbagai negara. Untuk menyeimbangkan kesenjangan negara maju dan berkembang misalnya, muncul usulan pasar karbon, Clean Development Menchanism atau “perdagangan hutan”. Pada intinya, program-program tersebut mengharuskan negara industri maupun sektor swasta “membayar” produk karbon mereka pada negara-negara berkembang.

Dari Tanah Air, Indonesia sebagai salah satu negara hutan hujan tropis terbesar dunia mengusung Reduction Emition on Deforestation and Degradation (REDD). Pakar lingkungan Emil Salim sempat menyatakan, program semacam ini akan jadi jalan tengah menjembatani kesenjangan tanggung jawab antarnegara maju dan berkembang.

Negara-negara berkembang dapat terus melanjutkan pembangunan, dengan mengubah eksplorasi hutan menjadi “penjualan hutan”. Indonesia bahkan pasang harga, sekitar US$20 per hektare hutan. Petak-petak hutan ini akan tetap dipertahankan lestari menyerap karbon selama negara industri tetap membayar. Uang pun bisa tumbuh dari pohon.

Negara-negara maju sendiri ikut mendukung usulan tukar-menukar emisi dengan hutan ini, lewat usulan penerapan pajak karbon. Inisiatif ini ditegaskan lagi dalam forum UNEP ke-10 di Monako lalu. Sistem tersebut berusaha melibatkan tak hanya pemerintah, namun juga sektor swasta. Jerman dan Norwegia misalnya membahas implementasi awal pajak karbon atas industri swasta lewat dukungan peraturan pemerintah dan hukum pasar.

Menteri Lingkungan Jerman, Sigmar Gabriel menyontohkan pada kasus pembangunan pembangkit listrik batu bara yang tak akan efektif lagi di Eropa. Menurutnya peraturan ketat Uni Eropa membuat sumber energi penghasil karbon emisi tersebut tidak akan mampu bersaing harga dalam pasar.

“Peraturan dan pasar Eropa akan menjadi kontrol dengan sendirinya,” kata Gabriel.

Mendukung Jerman, Norwegia mendesak dunia segera menetapkan peraturan serupa secara internasional, dan tidak terkotak-kotak pada negara tertentu saja.

Sementara itu, kejutan lain muncul dari dua negara penghasil emisi karbon dari industri terbesar dunia. Dalam forum UNEP ke-10 secara mengejutkan China menyatakan siap mereduksi emisi karbon industri mereka hingga 15 persen. Iceland pun tak mau ketinggalan. Penghasil emisi karbon per kapita terbesar dunia ini ikut dalam inisiatif negara netral karbon.

Program-program telah ada. Namun forum-forum dunia masih menyisakan perdebatan seru demi mencapai sebuah kesepakatan internasional. Dalam forum UNEP ke-10 akhir Februari lalu, sektor swasta yang dituntut ikut bertanggung jawab, justru balik bertanya. World Bank dan GEF mengemukakan keresahan swasta, yang mempertanyakan stabilitas harga karbon dalam pasar dunia di masa datang. Kesiapan pasar karbon itu sendiri masih dalam tanda tanya besar.

Perdebatan serupa masih akan terus berlanjut. Menurut rencana, upaya menumbuhkan uang dari pohon ini masih akan dibahas dalam COP 14 dan 15 UNFCCC 2 tahun ke depan. Begitu pula dalam pertemuan negara-negara maju G8 tahun ini.

Since 1750, Industry revolution has rised CO2 levels too high for seas to control. It makes oceans can’t afford to neutralize it any more. To much carbon caused too much acid and hidrogen’s produced from oceans. It make seas’s Ph level rising, and flush corals, shells and planktons. Without them-which a basic on sea food chain- even a whale sized of Titanic won’t survive.

Perubahan iklim telah mengakibatkan salju Alpen dan Antartika meleleh. Aliran air tawar ini terus menuju laut dan meningkatkan bertambahnya permukaan air laut. Alih-alih menawarkan laut yang asin, kini maritim dunia justru menjadi asam. Penambahan kadar emisi karbon tak hanya terjadi di darat.

Laporan Geo 4 menyatakan laut secara alamiah berfungsi sebagai salah satu penetral karbon dioksida. Laut secara alami memiliki kadar Ph rata-rata 8,2 unit. Setiap karbon yang diserap akan membentuk karbon acid atau yang biasa disebut ”asam muda”. Selain itu, proses kimia alam ini juga akan membentuk ion-ion hidrogen.

Namun produksi karbon dunia melonjak sejak revolusi industri 1750. Saat dunia meributkan karbon yang memanaskan atmosfer, diam-diam lautan pun tak kuat lagi menahannya.Sebagian besar karbon yang masuk ke laut kini lebih banyak berubah menjadi asam. Tim GEO 4 menemukan setiap tahunnya tingkat keasaman laut meningkat rata-rata 0,1 unit. Fenomena ini seiring peningkatan produksi ion hidrogen sejumlah 30 persen.

Asamnya air laut pertama kali berdampak pada binatang-binatang bercangkang dan terumbu karang. Mereka memerlukan asupan kalsium, yang tak mampu lagi diproduksi air laut. Selain itu meningginya kadar Ph perlahan membilas rangka mereka hingga mati.

Naiknya Ph laut memang pertama kali dirasakan biota-biota yang sensitif pada asam. UNEP menyatakan sekitar 75 persen terumbu karang di perairan dingin dunia akan mati pada 2100. Asam kini tak lagi di gunung, namun juga di laut.

Sementara perairan yang hangat seperti laut tropis Indonesia, akan menjadi tersarturasi atau jenuh. Kondisi ini akan menurunkan jumlah aragonite, kalsium karbonat yang biasa digunakan terumbu karang untuk tumbuh. Senasib dengan saudaranya di perairan dingin, Taman laut Bunaken akan mati pada 2100.

”Bukti lebih lanjut adalah pengurangan plankton pasifik di barat laut Atlantik untuk pertama kalinya, sejak pelelehan es Artik dimulai pada 1988,” kata Christian Nelleman, Penyusun Laporan Dead Water UNEP.

Para plankton menghilang sebagai bio indikator air laut tersebut sudah terlalu asam. Secara bersamaan, bencana maritim ini masih ditambah dengan menghangatnya permukaan air laut.

UNEP menemukan spesies ikan dan biota laut di perairan tropis mulai bermigrasi sekitar 1000 km ke arah utara. Kejadian urbanisasi mahluk laut ini, merupakan yang pertama kali terjadi dalam 800 ribu tahun terakhir. Terakhir kali migrasi besar-besaran hewan dan biota laut terjadi di akhir zaman es, yang juga diakibatkan perubahan iklim. Para biota laut rupanya tak ingin buru-buru berubah jadi lauk asam manis.

”Kita semakin banyak mendapatkan peringatan dari alam lewat perubahan besar-besaran di laut. Sekarang kewajiban kita mengubahnya kembali sediakala dan mereduksi emisi di masa depan, demi puncak kesuksesan bersama,” kata Nelleman.

Steiner said, if world leaders don’t act, there will be no fish left for lunch. They already dead.

Duduk-duduk di pelabuhan Pantai Lavortto, Monako, membuat saya terperangah. Ribuan ikan melintas tepat di bawah kaki. Dasar laut terlihat jelas, menandakan kedalaman laut yang dangkal. Laut Mediterania yang dingin, nampak hangat dengan kehadiran ikan-ikan tersebut.

Tak ada minyak bekas bahan bakar yacht atau perahu yang mengambang di air, atau sampah plastik limbah rumah tangga. Laut Monako yang ramai pariwisata bahari, mampu sejernih lautan Indonesia bagian timur yang masih jarang dijamah orang. Sejak zaman pemerintahan Pangeran Albert I de Monako, negara Grimaldi tersebut menerapkan standar lingkungan maritim yang ketat bagi industri wisata bahari mereka.

Sayangnya, tak semua laut dunia bernasib sama. Di negara milik seorang oseanis itu, United Nations Environment Program (UNEP) mengumumkan laut dunia sudah sekarat.

Sedikitnya dalam tiga perempat abad terakhir, industri penangkapan ikan dunia telah mengancam keseimbangan ekosistem laut. Biota-biota “pencuci” polusi laut seperti kerang-kerangan dan terumbu karang mulai menghilang dari Laut Artik dan Mediterania. Seiring itu pula, komunitas ikan laut turut terancam. Kerang selama ini jadi mesin cuci alamiah, mengubah zat polutan menjadi nutrisi bagi ikan.

”Lautan dunia telah tertekan akibat penangkapan ikan berlebih, polusi dan aktivitas perusak lingkungan lainnya di daerah pantai dan tengah laut,” kata Achim Steiner, Direktur Eksekutif UNEP, dalam laporan tahunan lembaga ini, Dead Water.

Kerusakan ekosistem maritim diawali dengan meningkatnya kadar emisi di seluruh laut dunia. Fenomena perubahan iklim turut menaikkan suhu permukaan air laut dalam satu dekade terakhir, yang berakibat mematikan 80 persen terumbu karang yang ada. Padahal tanpa kehadiran tonggak-tonggak laut ini, ikan-ikan kehilangan penghasil nutrisi, dan ikut mati.

Seakan tak cukup mengotori udara, peningkatan emisi karbon ternyata juga terjadi di laut. Akibatnya kadar keasaman air meningkat, dan ”menyikat” biota pencuci polutan semisal kerang. Asam telah menghancurkan kalsium yang sangat dibutuhkan kerang. Bagai mencuci logam, kerang-kerang ini ikut terbilas asam.

Selain kerang, plankton-plankton juga tak tahan asam. Kadar Ph laut yang naik sudah menyapu habis dasar rantai makanan laut ini. Tanpa terumbu karang, kerang dan plankton, ikan paus seukuran Kapal Titanic sekalipun, harus mengucapkan selamat tinggal dunia.

Kini, laut mati tidak hanya dimiliki Timur Tengah saja.

Laporan Global Environment Organization (GEO) ke-4 memprediksi daerah segitiga yang subur terumbu karang semacam Indonesia, akan menjadi laut mati di 2050. Tahun ini daerah mati di lautan dunia sudah mencakup 200 wilayah. Bertambah dari 150 wilayah di 2003.

Laporan UNEP menyatakan, kematian massal biota-biota laut tersebut diakibatkan 3 faktor; masuknya zat-zat asing, eksploitasi laut yang berlebihan dan perubahan iklim. Polusi lautan saat ini sudah mencapai tahap yang tak bisa ditoleransi lagi. Sekitar 10-15 persen laut dunia kini bahkan sudah tak berisi air asin lagi, melainkan zat polutan. Aktifitas manusia seperti wisata pantai, penangkapan ikan berlebihan, penggunaan pukat harimau, bahkan pestisida jadi biang keladi kotornya kampung halaman para ikan ini.

Mahluk superior bernama manusia ikut pula merasakan buah pahit ini. Selama ini sekitar 2,6 milyar penduduk dunia mendapatkan protein mereka dari makanan laut. Sementara kini justru separuh dunia mulai kehilangan 10 persen daerah tangkapan mereka.

Area-area yang terlalu dieksploitasi tersebut perlahan berubah menjadi laut mati. Fenomena terbaru ditemukan Universitas Oregon, Amerika. Secara mengejutkan didapati kematian biota laut ini bagaikan wabah. Kini bukan Pantai Oregon saja yang kehilangan penghuninya, kematian juga mulai menyebar ke Kalifornia dan Pantai utara Washington.

Laut yang mati bukan mustahil berdampak besar pada ekonomi dan sosial budaya sebuah bangsa. Monako misalnya, menggantungkan devisa mereka pada wisata bahari kelas atas. Adifikasi Laut Mediteraniai yang terus berlangsung saat ini, membuat Pangeran Albert II de Monaco ketar-ketir. Sementara Jepang yang menjadi negara pengonsumsi ikan terbesar dunia, harus memperhitungkan fakta lautan Pasifik akan meningkat kadar asamnya pada 2100. Begitu pula Indonesia, yang memiliki sebagian besar daerah segitiga terumbu karang dunia.

Angka-angka itu bukan cuma prediksi. Saat ini laut dunia sudah menunjukkan gejala alamiah akibat emisi karbon. GEO mendata tangkapan ikan secara global tahun lalu berkurang hingga US $ 2 milyar pertahun. Diperkirakan sekitar 7,5 persen ekonomi dunia akan turun, jika proses pengasaman laut terus berlanjut.

Pengurangan ini akan terus berlanjut hingga 90 persen pada 2050. Dengan catatan jika manusia tak mengubah pola aktivitasnya. Saat ini 80 persen polusi laut berasal dari aktivitas manusia di darat. Sisanya, sebagian besar sumbangan aktivitas manusia di tengah laut, seperti penambangan lepas pantai atau pelayaran.

”Sangat penting mengingatkan diri sendiri mengapa kita perlu mengakselerasi transformasi menuju ekonomi hijau,” kata Steiner.

Menurutnya laporan Dead Water telah memetakan secara unik, kerusakan sirkulasi laut dunia. Jika para pemimpin dunia mengacuhkannya, hidangan ikan bakar untuk makan siang hanya jadi impian belaka. Lautnya keburu mati.