NUSADUA- Kompensasi untuk pengelolaan hutan lestari (sustainable development forest/SDF) harus dijadikan negara-negara kelompok F-11 dalam skenario REDD.

Dalam dua hari ini, F-11 menggelar pembahasan intensif untuk menyusun skema anggaran yang dikucurkan oleh negara-negara industri maju melalui proyek SDF.

’’Ada dua paragraf lagi yang akan didialogkan dengan AS, dan kita optimistis tercapai,’’ ujar Menteri Kehutanan, Malem Sambat Kaban, kepada wartawan di BICC Hotel Westin, Rabu (12/12).

F-11 merupakan kelompok negara para pemilik hutan hujan tropis (tropical- rainforest) yaitu Indonesia, Malaysia, Papua New Guinea, Brazil, Peru, Republik Demokratik Kongo, Kamerun, Republik Kongo, Gabon, Kostarika, dan Kolumbia.

Kelompok ini yakin kebakaran dan pembabatan hutan hanya menyumbang 25 persen dari seluruh emisi yang mempercepat proses perubahan iklim.

’’SDF ini bagian dari insentif REDD yang ditujukan pada manajemen fungsi hutan. Jadi nantinya SDF tidak cuma terfokus pada masalah perkayuan, tapi juga non-perkayuan,’’ ujar Kaban.

Dalam konferensi pers itu turut hadir Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda dan Menteri Lingkungan Hidup, yang juga Presiden Konferensi Perubahan Iklim Bali, Rahmat Witoelar.

’’Kelompok F-11 terus mendorong negara-negara maju tetap komitmen dengan skema REDD yang disepakati di Protokol Kyoto. REDD itu tidak hanya berbentuk dana, melainkan juga berujud teknologi. Tapi F-11 juga sudah punya kalkulasi,’’ ujar Kaban.

Hutan hujan tropis memainkan peran penting dalam mempertahankan konservasi lingkungan. Ada sekitar 6-7 persen dari total permukaan bumi.

Data FAO (2005) mencatat komposisi hutan hujan tropis mencapai 16 persen dari total permukaan bumi.

Kelompok F-11 juga meyakinkan hutan hujan tropis yang menyumbang 50 hingga 90 persen dari keanekaragaman hayati dunia.

Kaban menambahkan lahan gambut juga sedang diakomodir dalam skema REDD.

’’Jika itu tercapai, maka Indonesia diwajibkan menghindari pemanfaatan kawasan hutan yang memiliki lahan gambut dalam,’’ katanya.

Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda berharap SDF menjadi langkah awal pelaksanaan skema REDD di ’Bali Roadmap’.

’’Memang itu belum. tapi prosesnya masih berlangsung dalam beberapa hari ini. Kita berharap SFD merupakan bagian solusi yang ditawarkan di Bali Roadmap,’’ ujar Wirajuda.

Pemerintah Singapura juga berjanji mendukung proyek perlindungan hutan Indonesia.

Perdana Menteri Lee Hsien Loong menyatakan itu di depan pembukaan pertemuan tingkat tinggi (high level) Konferensi Perubahan Iklim di BICC Hotel Westin, Rabu (12/12).

’’Singapura akan ikut mendorong program REDD yang disampaikan Indonesia. Kami berencana menyusun ’Proyek Borneo’ yang bertujuan menyelamatkan areal hutan seluas 220.000 kilometer persegi di Brunei, Indonesia, Malaysia,’’ kata Lee.

Lee juga berjanji membangun kerjasama bilateral dengan Indonesia untuk menangani kebakaran lahan gambut, serta merehabilitasi lahan kering dengan program pembangunan berkelanjutan.

Singapura merupakan salah satu negara yang harus bertanggungjawab atas perubahan iklim bumi lewat sejumlah megaproyek reklamasi.

Selama lebih kurang 20 tahun, Singapura sebagai konsumen pasir laut Indonesia telah menggunakannya sebagai bahan dasar konstruksi bangunan gedung-gedung pencakar langit, reklamasi pantai, dan perluasan kawasan Bandara Internasional Changi serta kawasan Industri sekitarnya.

Jika pada 1960 luas seluruh daratan Singapura mencapai 581,5 kilometer persegi. Luas itu kemudian meningkat menjadi 650 kilometer persegi.

Sejumlah pakar memperkirakan perluasan itu akan bertambah lagi sekitar 100 kilometer persegi pada 2030.

Sejak 1997, Malaysia menghentikan ekspor pasir dan Singapura hanya mengandalkan pasir laut dari Indonesia hingga 2003.

NUSADUA- Sebanyak 50 ribu kepala keluarga (KK) yang bermukim di dekat hutan akan dihibahkan hak kepemilikan tanah oleh pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam.

Setiap KK diproyeksikan mendapatkan areal seluas 4 hektare dari total 200.000-250.000 hektare lahan hutan yang akan direformasi (land reform) pada 2008 mendatang.

Ini adalah bagian dari proyek Aceh Green yang diluncurkan pemerintah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) di sela-sela konferensi perubahan iklim.

’’Hutan Aceh sudah rusak parah akibat kesalahan masa silam. Saat ini tinggal 30 persen yang masih digolongkan hutan bervegetasi. Areal itu tak boleh disentuh oleh siapa pun meskipun mereka mengantongi HPH (hak pengusahaan hutan) yang diterbitkan Jakarta,’’ ujar Gubernur NAD Irwandi Yusuf saat peluncuran ’’Aceh Green’’ di Pavilion Indonesia, Hotel Westin, Nusa Dua, Rabu (12/12).

Irwandi mengatakan areal hutan yang tersisa di Aceh tinggal 30 persen dari luas hutan Aceh yang mencapai empat juta hektare.

Sepanjang 2006, laju deforestrasi mencapai 226.000 hektare atau sama dengan empat kali lipat luas daratan Singapura.

Irwandi memasukkan dua poin utama dalam Aceh Green yaitu moratorium logging dan land reform.

Gerakan moratorium logging adalah menyusun kembali strategi pengelolaan hutan Aceh melalui redesign (penataan ulang), reforestasi (penanaman hutan kembali) dan reduksi deforestasi (menekan laju kerusakan hutan).

Ia juga menyinggung adanya perekrutan 1.000 rangers untuk menjaga hutan-hutan Aceh.

Ditanyai kemungkinan Aceh untuk mendapatkan REDD, Irwandi menjawab, Ia akan mengajukan proposal sebesar 20 juta dollar AS kepada negara-negara yang berkepentingan terhadap hutan-hutan di Aceh.

’’Tapi saya tak berharap sepenuhnya dari REDD. Kami sedang menyusun anggaran untuk Aceh Green di APBD 2008,’’ katanya.

Dengan mengkavling hutan ke dalam sejumlah program yang ketat, Irwandi yakin land reform hutan tetap akan bermanfaat bagi masyarakat.

Abaikan Ladia Galaska

Gubernur Irwandi mengatakan dirinya sudah mengabaikan proyek pembangunan jalan Ladia Galaska yang menghancurkan kawasan hutan Aceh.

’’Saya tidak urus itu lagi. Tapi ada rencana melanjutkan pertapakan yang telanjur dibuka,’’ katanya.

Ditanyai ketiadaan dukungan pemerintah Riau atau Sumatera Utara untuk membangun poros bersama hutan Sumatera, Irwandi menjawab dirinya tak peduli.

Ia menyatakan ketidaksetujuan terhadap cara kedua provinsi itu memberlakukan hutan-hutan mereka.

’’Buat apa kerjasama dengan pemerintah yang apatis. Mereka itu kan tukang pelihara pembalak semua,’’ katanya.

NUSADUA- KTT Perubahan Iklim di Nusa Dua Bali rupa-rupanya bukan ajang delegasi 190 negara, ahli-ahli lingkungan, atau NGO saja, melainkan arena para politisi untuk ambil bagian atas keprihatinan mereka terhadap perubahan iklim.

Salah satu fokus perhatian para anggota parlemen itu adalah menyangkut kelestarian lahan gambut.

Jika sepekan silam Kaukus Parlemen Indonesia meminta penghentian aktivitas di lahan gambut, maka desakan serupa muncul dari 12 delegasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia.

Mereka menyampaikannya dalam dialog di Pavillion Indonesia Hotel Westin, Kamis (13/12).

Tim senator itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPD RI Sarwono Kusumaatmadja.

’’Kami meminta seluruh delegasi negara agar memberikan perhatian khusus pada ekosistem lahan gambut (peatland) dan kelautan (marine). Ini bagian paling penting dalam menyelesaikan agenda aksi perubahan iklim,’’ ujar Sarwono.

Dari sejumlah poin yang didorong oleh DPD, maka butir yang digarisbawahi adalah bagaimana Indonesia menggesa pelaksanaan moratorium eksploitasi lahan gambut.

Namun langkah yang paling penting dari semua itu, menurut Sarwono, adalah sesegera mungkin menyusun aturan teknis dan menyosialisasikannya kepada pemerintah daerah.

’’Meskipun pusat yang menyusun regulasi, namun daerah tetap harus disertakan dalam pembahasan. Kami mendorong proses itu berlangsung secepat mungkin,’’ ujarnya.

Menteri Kehutanan Malem Sambat Kaban dalam jumpa pers mewakili delegasi RI kemarin sore juga menjamin pemanfaatan lahan gambut akan diatur lebih ketat.

Kaban belum bersedia memerinci isi peraturan ini. “Tunggu saja pengumumannya. Aturan ini juga akan memetakan semua areal gambut dengan kedalaman tertentu,” kata Kaban.

Memang, faktanya di Sumatera dan Kalimantan, peraturan ini banyak dilanggar karena ketiadaan data yang memadai tentang kedalaman lahan gambut.

Laporan Wetland Internasional (2006) mencatat nilai emisi karbon Indonesia dari kawasan gambut mencapai 600 Mton akibat oksidasi pengeringan lahan.

Wetland juga yang mengklaim Indonesia masuk peringkat tiga negara penghasil emisi di dunia.

Disebutkan di seluruh dunia hanya ada 3 persen lahan yang berupa gambut, dan sebagian besar ada di Indonesia. Lahan seluas itu diestimasi mampu menyerap 30 persen karbon dunia.

“Gambut itu bisa jadi penyelamat dunia dalam pemanasan global,” kata Dibjo Sartono, Direktur Asia-Pacific Wetland International.

Dalam skema perdagangan karbon, dia menghitung, Indonesia berpotensi meraup dana 39 miliar dollar AS setiap tahun.

Sejauh ini pemerintah dinilai belum serius menggarap isu lahan gambut di ajang konferensi Bali. Padahal nilai strategis lahan gambut juga amat tinggi.

Selain sebagai penyerap emisi karbon dalam jumlah besar, gambut adalah sumber utama pembentukan batu bara dalam proses geologis.

Maka, tidak aneh jika berbagai perusahaan tertarik hendak mengeksploitasi habis-habisan lahan gambut. Pohonnya ditebang, potensi batu baranya juga diincar untuk digali.

Itu pula alasannya kenapa Kaukus Parlemen dan DPD RI sedari awal mendesak perlindungan lahan gambut.

“Kami akan awasi seluruh keputusan pemerintah di Bali Roadmap ini. Utamanya untuk melindungi lahan gambut di daerah-daerah,’’ tegas Idris Zaini, anggota DPD asal Kepulauan Riau selepas dialog, Kamis (13/12).

“We’re in a situation to accept joint responsibility. We also realize the economic difficulty faced by developing countries that are the owners of the biggest forests in this earth,” stated Phil Woolas, the UK’s Climate Change Minister, in a briefing to Climate Change Media Fellows at the EU Pavilion on Tuesday (11/12).

NUSADUA- Pemerintah Inggris tetap berkomitmen mendukung rencana pengajuan kompensasi bagi Indonesia dalam menjaga dan mencegah kerusakan hutan melalui program Reducing Emission from Deforestation and Degradation (REDD).

Bantuan itu merupakan bagian dari komitmen negara itu dalam mengurangi emisi CO2 hingga 12,5 persen dari jumlah emisi pada 1990 hingga 2012.

“Kami ada pada situasi menyadari tanggung jawab bersama. Kami juga menyadari kesulitan ekonomi di negara-negara berkembang yang menjadi pemilik hutan terbesar di bumi ini,” ujar Menteri Perubahan Iklim Inggris Phil Woolas di EU Pavillion kepada wartawan yang tergabung dalam Earth Journalism Network di Hotel Nusa Dua Beach Bali, Selasa (11/12).

Menyinggung pendanaan mitigasi dan adaptasi di sektor kehutanan, Woolas mengatakan, penyediaan dana untuk kedua isu utama dalam REDD itu masih dicarikan terobosannya. Woolas belum menyebut secara pasti anggaran yang dikucurkan Inggris untuk REDD di Indonesia.

REDD adalah mekanisme pemberian insentif dana dari negara industri terhadap negara berkembang pemilik hutan. Skema REDD menawarkan insentif kepada pelaku bisnis di negara yang termasuk Annex 1 untuk membiayai pengurangan laju deforestasi untuk menyerap karbon.

Pilot activities ini didukung oleh Bank Dunia, Inggris, Australia, dan Jerman. Total sumbangannya berkisar 1,4 juta dollar AS.

Kendati Woolas belum bicara angka, namun Departemen Lingkungan Hidup Inggris menyebut adanya donasi sekitar 500.000 dollar Amerika dari total 1,4 juta dollar AS bagi pilot activities REDD.

Menurut Woolas, pasar karbon yang kini muncul juga menyediakan peluang yang lebih luas bagi negara-negara berkembang untuk merawat hutan mereka.

“Kami juga memikirkan peluang memasarkan karbon dengan Indonesia. Kita bisa melihat ini sebagai kesempatan besar. Jika Indonesia dibayar dalam upayanya menjaga hutan, maka setiap pihak juga diuntungkan,” tambahnya.

Woolas meyakinkan sektor yang terpukul akibat perubahan iklim adalah pertanian. Di negara-negara berkembang, dampaknya akan memperluas kemiskinan.

Ia juga mengatakan Inggris telah berkomitmen mengurangi emisi karbon hingga 12,5 persen dari jumlah emisi pada 1990 hingga 2012.

“Demikian juga negara-negara Eropa lainnya. Itu bisa tercapai salah satunya dengan transfer teknologi,” jelasnya.

Di bagian lain, Indonesia siap melaksanakan program pilot activities untuk menguji berbagai aspek REDD.

Tim dari Indonesia Forest Climate Alliance (IFCA) itu melakukan studi menguji sejauh mana kelayakan REDD di Indonesia.

BOLEH jadi transfer teknologi adalah sepercik air yang membasahi kemarau investasi di bumi Indonesia.

Dengan mitigasi itu, maka industri yang menanamkan modalnya tak cuma memperoleh keuntungan produksi, melainkan juga laba tambahan dari perdagangan karbon.

Harapan itu disampaikan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Muhammad Lutfi selepas diskusi ’’Indonesia’s Plan Improving Global Competiveness’’ di Pavillion Indonesia, Hotel Westin, Senin (10/12).

Diskusi yang berlangsung dua jam itu juga menghadirkan Menteri Perdagangan RI, Mari Elka Pangestu.

Ada banyak langkah yang ditekankan pemerintah dalam mengantisipasi kemerosotan investasi akibat mengetatnya aturan-aturan lingkungan di sektor industri.

Kecuali memandatkan penghematan emisi beracun kepada industri-industri berat, maka celah yang dianggap strategis dan saling menguntungkan adalah transfer teknologi.

’’Bicara soal emisi, kami belum menetapkan berapa ambang batas emisi bagi industri-industri yang akan berinvestasi. Namun di Eropa sudah ada ketentuan baku 20 persen. Pemerintah sedang mencari level yang aman bagi Indonesia,’’ ujar Lutfi dalam perbincangan khusus dengan Sumut Pos selepas diskusi pagi itu.

Level yang aman itu, menurut dia, adalah yang aman bagi investasi dan sesuai kesepakatan yang tercapai di Bali Roadmap.

Dalam banyak hal, transfer teknologi memang mempercepat tersosialisasinya pasar karbon pada 2012 atau pada tahun berakhirnya Protokol Kyoto.

Pilihan itu berawal dari tekanan negara-negara industri maju (Annex-1) agar negara-negara berkembang (Non Annex-1) dibebankan kewajiban yang sama untuk menurunkan emisinya.

Apakah mitigasi itu tak menyudutkan negara berkembang yang telanjur melaju dengan industri konvensional?

Dalam pandangan pribadinya, Lutfi justru melihat tekanan itu sebagai rangsangan bagi negara-negara Non Annex-1 untuk melihat pasar investasi di masa depan.

’’Banyak pihak yang merasa negara maju memojokkan negara berkembang. Dari satu sisi memang benar, tapi negara berkembang juga harus realistis. Kita sukar mengelak dari skenario yang dimainkan negara-negara Annex-1,’’ katanya.

Skenario besar yang dimainkan itu dimaksudkan mendorong akselerasi pasar karbon ke 176 negara (termasuk Australia, Red) yang meratifikasi Protokol Kyoto.

Padahal, menurut Lutfi, pasar karbon adalah peluang menarik bagi dunia investasi Indonesia. Dan, itu bisa diperoleh melalui transfer teknologi.

Tanpa kita sadari Indonesia sebetulnya sudah lama menciptakan pasar bagi transfer teknologi melalui pengembangan special economic zone atau kawasan ekonomi khusus (KEK) berbasis agroindustri.

Kawasan itu yang kelak menghasilkan biofuel dari sisa minyak kelapa sawit yang menjadi bahan bakar utama industri ramah lingkungan.

Peluang Sumatera Utara untuk bermain cantik di tengah isu transfer teknologi dan perdagangan karbon (carbon trading) itu diakui sendiri oleh Lutfi.

Jauh-jauh hari sebelum transfer teknologi menjadi isu seksi, Sumatera Utara sudah ditetapkan sebagai KEK (Koran Tempo edisi 26/2/2005).

’’Ini peluang yang dahsyat bagi provinsi yang mampu mengintegrasikan kawasan industrinya dengan potensi industri lokal seperti plantation (perkebunan, Red). Namun kita masih terbentur oleh aturan kelembagaan. RUU KEK masih digodok di DPR RI. Saya yakin Sumatera Utara dan Aceh memiliki kesempatan pertama untuk itu,’’ ucap Lutfi.

KEK merupakan stategi pengembangan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk membangun sejumlah daerah yang potensial mendatangkan investasi asing.

Pilot project KEK dimulai di Pulau Batam, Bintan, dan Karimun dengan menggandeng Singapura Development Board (SDB) sebagai penyelia.

SDB memiliki pengalaman membangun KEK di banyak negara, termasuk Tiongkok dan Vietnam.

Apa pemikiran pemerintah melihat momen ini?

Mengutip ucapan Lutfi: ’’Saya pikir transfer teknologi itu peluang besar bagi kita. Kita paham produk turunan agroindustri itu amat dibutuhkan oleh industri-industri yang melakukan migrasi bahan bakar; dari yang tadinya beremisi menjadi yang lebih ramah lingkungan.’’

Ada pasar lain yang tercipta. Dengan mempercepat pengembangan KEK berbasis agroindustri, maka biofuel akan diproduksi di sana. Selain diekspor, bahan bakar itu juga dibeli oleh industri-industri dalam negeri yang memulai transfer teknologi.

Adagium menyebut industri senantiasa mendekatkan diri dengan sumber bahan bakar dan konsumen.

Maka, peluang pasar biofuel akan sendirinya terbentuk di dalam negeri.

Sebagian pihak yakin Bali Roadmap akan mengubah perilaku industri-industri penghasil emisi beracun (emitter) menjadi industri yang ramah lingkungan.

Sebab ada keuntungan langsung di dalamnya. Selain menghasilkan barang-barang produksi, mereka juga punya kesempatan untuk memperdagangkan karbon.

Ada semacam carbon credit yang diperoleh karena menerapkan mekanisme pembangunan bersih (clean development mechanism/CDM).

Indonesia sendiri merupakan satu dari lima negara yang dijadikan lokasi utama ’’proyek karbon’’ oleh perusahaan perdagangan karbon.

Kementerian Lingkungan Hidup mencatat saat ini ada 20 proyek karbon yang disetujui oleh badan khusus (CDM) PBB, yang delapan di antaranya sudah memperoleh sertifikasi penurunan emisi (Certificated Emition Reduction/CER).

Kesepakatan jual-beli karbon di Hotel Ayodya, Nusa Dua, Rabu (5/12), adalah juga yang pertama kalinya dilakukan di konferensi perubahan iklim pascapenerapan Protokol Kyoto.

Sebanyak 35 perusahaan di Indonesia dan 400 perusahaan asing penghasil emisi meneken perjanjian dengan perusahaan jasa perdagangan karbon Ecosecurities.

Salah satu perusahaan itu adalah PT Bajradaya Sentranusa yang membangun PLTA di Sungai Asahan, Sumatera Utara.

Jadi jangan kaget, karbon pun jadi barang investasi mahal sekarang ini.