The talks reached no agreement about the working of mechanisms to fund action to slow climate change, particularly a scheme called REDD-plus. REDD stands for Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, and uses financial incentives to reduce greenhouse gas emissions from forests. REDD-plus also involves improving existing forests and increasing forest cover.

Norway, despite the absence of agreement at the  talks, held in the German city of Bonn, offered Indonesia REDD-plus funding as bilateral aid. Unfortunately Indonesia was not able to accept the funding, worth US $1 bn and agreed in late May.

The news was disclosed in interviews with Ghafur Dharmaputra Riau Pos, a member of the Indonesian delegation from the Ministry of Foreign Affairs, on the sidelines of a meeting in Bonn.  He said it had not been decided who would administer the funding.

Yet such unpreparedness, Ghafur said, was reasonable, as the UNFCCC itself had not reached agreement. “It is not a month since the offer was made, so it is natural that there is no clear mechanism”, he said. “But the President has ordered a team from Indonesia to go to Brazil, to learn from Brazil which has already received assistance from Norway amounting to $1 bn.”

Sergio Barbosa Serra, Brazil’s ambassador and special representative for climate change  negotiations, said his country had not received the funds offered to it. Bu tdespite the lack of clear mechanisms and the long timelag involved, he said, REDD-plus funding should be obtained from developed countries.

“Developing countries, like Brazil and Indonesia, have limited funds. That is why we need assistance from developed countries for the climate change impacts we are currently facing,” he said.

The full story follows in Indonesian.

Sempat terpukul dua kali dengan boikot minyak bumi dan melambungnya harga minyak dunia pada era 70-an, membuat Denmark putar otak dan berambisi tidak lagi menggantungkan diri dengan penggunaan minyak bumi. Alhasil, kini ia menjadi negara terbesar di dunia yang mampu menghasilkan listrik tenaga angin.

Dingin pagi itu, suhu mendekati angka nol, permulaan Desember 2009, tak meyurutkan semangat sekitar 40 wartawan dari berbagai negara berkembang yang menerima beasiswa peliputan konvensi perubahan iklim (UNFCCC) COP 15, di Kopenhagen, Denmark untuk pergi melaut. Para wartawan yang tergabung dalam kelompok Climate Change Media Panership (CCMP) pagi itu hendak melakukan kunjungan lapangan melihat dari dekat ladang angin lepas pantai Middelgrunden (Middelgrunden Offshore Wind Farm) yang terletak di Margretheholm Havn, København, Kopenhagen, Denmark.

Dengan menggunakan kapal berkapasitas sekitar 60-an orang, para peserta bisa melihat dari dekat turbin-turbin yang membangun ladang angin itu. Deretan menara dan baling-baling angin berwarna putih tampak berdiri kokoh muncul ke permukaan laut. Dari kejauhan tampak jejeran baling-baling yang berputar indah itu berukuran kecil. Namun begitu mendekatinya, ternyata ukurannya raksasa. Ketinggian menaranya 64 meter dan diameter baling-balingnya 76 meter. Jika dijumlahkan dari menara hingga jari-jari baling-balingnya, bangunan yang terbuat dari perpaduan baja dan beton ini lebih tinggi dari patung Liberty yang hanya 93 meter (ketinggian dari dasar patung hingga ujung obor).

Jan Hylleberg, CEO, Danish Wind Industry Association, menjelaskan Middelgrunden Offshore Wind Farm, mulai dibangun sekitar tahun 2000 dan selesai di Desember tahun yang sama. Dengan 20 bangunan turbinnya, pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai ini bisa menghasilkan listrik 40MW. Namun, dana investasi yang diperlukan untuk mewujudkan itu tidak murah, sekitar 60 juta dólar Amerika.

Turbin-turbin itu dipasang berjejer dengan jarak 180 meter, hingga total panjang keseluruhannya sekitar 3,4 kilometer. Dibangun di kedalaman air sekitar 2 – 6 meter, atas kolaborasi Middelgrunden Wind Turbine Cooperative dan Copenhagen Energy (sekarang Dong Energy), masing-masing mengintalasi sepuluh turbin.

Pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai Middelgrunden bukan satu-satunya di Denmark. Ada sembilan pembangkit lainnya, yang terakhir Horns Rev II yang memiliki total kapasitas 209MW. Jadi, total kapasitas produksi listrik pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai di Denmark 1700MW.

Denmark tidak saja mengusahakan pembangkit listrik tenaga angin dari lepas pantai, tetapi jauh sebelumnya, sekitar tahun 1976-1978 mereka memulai dari daratan dan saat ini tercatat keseluruhan ada 5100 pembangkit listrik tenaga angin di Denmark. Sebanyak 4.809 turbin dibangun di daratan dan 305 di lepas pantai. Total keseluruhan listrik yang dihasilkan 3.393MW. Dengan kapasitas itu, pembangkit listrik tenaga angin memenuhi kebutuhan listrik Denmark sebesar 20 persen. Lebih dari itu pada tahun 2030, mereka menargetkan menggunakan pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai sebesar 50 persen.

Kontribusi listrik tenaga angin ini tidak saja sebagai perwujudan visi jangka panjang Denmark yang ingin bebas dari penggunaan bahan bakar fosil, tetapi juga bagian dari upaya mengurangi emisi gas rumah kaca yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Hal itu seiring dengan platform negara mereka yang sejak November 2007 bertekat menjadi negara hijau dengan membangun kebijakan visioner dalam hal energi dan iklim.

Tak hanya memberi kontribusi bagi penyediaan listrik, pembangkit listrik tenaga angin juga membuka lapangan pekerjaan. Sekitar 26.000 orang dipekerjakan di Industri ini pada tahun 2009. Denmark juga menjadi produsen peralatan pembangkit tersebut dan sekitar 27-30 persen pasar dunia berasal dari negara mereka.

Lalu bisakah Indonesia mengikuti jejak Denmark untuk mengakhiri krisis listrik di Indonesia mengingat banyak sumber daya angin di Indonesia? Menurut Rachman Witoelar, Ketua Delegasi Indonesia di COP 15 yang juga mantan menteri Lingkungan Hidup, pembangkit listrik tenaga angin terlalu mahal buat Indonesia. Satu turbinnya saja, harganya miliaran rupiah. Di Indonesia sendiri telah ada pembangkit listrik tenaga angin, misalnya di Bali. Namun teknologinya tertinggal jauh dari yang dipertontonkan Denmark saat ini.

”Yang kita punya itu, mungkin edisi kunonya. Yang mereka punya saat ini sudah sangat canggih. Saat ini kita juga mengembangkan pembangkit listrik ramah lingkungan, yakni dari panas bumi. Itu lebih pas untuk Indonesia yang punya banyak sumber daya panas bumi,” paparnya.

Namun, menurutnya, penting juga bagi Indonesia untuk memanfaatkan pembangkit listrik tenaga angin. Terutama untuk pulau-pulau kecil di Indonesia.***

KOPENHAGEN (RP) – Gubernur Riau HM Rusli Zainal menyatakan Provinsi Riau mendukung penuh target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen yang dikemukakan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat berpidato di depan peserta KTT Perubahan Iklim di Kopenhagen, Denmark, Kamis (17/12).

Salah satu langkah strategis dan awal yang dilakukan oleh Riau adalah dengan mengefektifkan Riau Climate Change Center (RCCC).

‘’Segera setelah pulang dari sini, kita akan mengefektivitaskan Riau Climate Change Center. Melibatkan perusahaan dan juga perguruan tinggi. Terutama kita minta untuk menutaskan mapping persoalan perubahan iklim yang dihadapi oleh dan data-data lainnya yang penting dalam upaya kita turut mewujudkan target penurunan emisi 26 persen,’’ ungkap Rusli Zainal saat ditemui di Bella Center, Kopenhagen, Denmark, tempat berlangsungnya konferensi.

Gubernur Rusli Zainal saat itu ikut dalam rombongan presiden yang melakukan lawatan ke beberapa negara mulai dari Belgia, Perancis, Jerman dan berakhir di Kopenhagen, Denmark.

Wartawan Riau Pos Andi Novirianti di Kopenhagen melaporkan bahwa Gubernur juga menyadari bahwa Riau saat ini menjadi perhatian dunia, terutama menyoal kehutanan dan pemanfaatan lahan gambut.

‘’Saya pikir, kita harus paham sektor kehutanan di Provinsi Riau memiliki peranan penting, Tidak saja berkontribusi bagi Riau tetapi untuk negara. Riau juga tidak bisa memutuskan tidak memanfaatkan lahan gambut, karena wilayah kita 51 persen dari gambut. Kalau itu diberlakukan, bisa-bisa ada satu kabupaten yang tidak bisa membangun (Indragiri Hilir, red), karena kawasannya gambut semua,’’ ungkapnya.

Namun, dia menegaskan, beberapa hal mungkin memang perlu diperbaiki dalam soal pengelolaan. Termasuk soal ramainya perdebatan tentang pengelolaan semenanjung Kampar.

‘’Soal pengelolaan lahan gambut oleh RAPP, saya pikir itu biarkan saja diteliti oleh Departemen Kehutanan. Mereka sedang menurunkan tim dan meneliti. Kita tunggu saja hasilnya,’’ imbuhnya

Saat berpidato di konferensi ini, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan dana mitigasi, adaptasi dan kerja sama internasional tidak ada artinya tanpa adanya perhatian terhadap pendanaan. Idealnya dana yang diperlukan untuk itu 25-35 miliar dolar AS per tahun hingga tahun 2012.

‘’Negara-negara maju memiliki kemampuan untuk ini. Ini hanya soal kemauan politik. Ingat bahwa miliaran dana diperlukan hanya untuk suatu tetesan kecil. Bandingkan dengan 6 triliun dolar Amerika yang hilang akibat krisis keuangan,’’ ungkap SBY, pada pidatonya di Konvensi Perubahan Iklim Sedunia (UNFCCC) COP 15, di Copenhagen, Denmark, mengingat setakat ini persoalan bantuan pendanaan dari negara-negara maju untuk negara berkembang tidak juga dikemukakan dengan tegas dan jelas oleh negara-negara maju.

Selain menyampaikan itu, SBY juga menegaskan empat hal lainnya. Pertama, semua sepakat untuk untuk membatasi peningkatan suhu di bawah 2 derajat C dan untuk mencapai itu semua mempunyai kewajiban yang sama tetapi berbeda tanggung jawab sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Kedua, dia meminta semua negara maju untuk memenuhi janji mereka menurunkan emisi dan sesuai dengan rekomendasi IPCC haruslah 40 persen. ‘’Ini tidak bisa digantikan atau ditunda,’’ ujarnya.

Ketiga, SBY menegaskan bahwa penurunan emisi gas rumah kaca tidak cukup dari negara maju saja tetapi juga oleh negara berkembang. Itulah sebabnya Indonesia, pada September lalu, meskipun bukan merupakan negara Annex I yang berkewajiban menurunkan emisi tetap secara sukarela memiliki target penurunan emisi hingga 26 pesen. Bahkan akan meningkat hingga 41 persen bila dada bantuan dari negara lain.

Keempat, SBY mendukung adanya MRV (dapat diukur, dilaporkan, dan diaudit) dalam penurunan emisi karbon. Menurutnya hal itu menjadi poin penting untuk memberikan data pasti penurunan emisi yang dilakukan, sekaligus sebagai jaminan dari dukungan dana dari negara maju.

They fear that the agreement could extend to plantations
- such as oil palm plantations – rather than only including natural forests with their rich biological diversity.

The definition appears in draft text of a possible climate-change agreement that governments are negotiating in Copenhagen.

It defines forests as areas bigger than half a hectare, where tree crowns cover more than ten per cent of the land – as defined by the UN Food and Agriculture Organization of the United Nations.

The full story follows in Indonesian.

LSM Indonesia khawatir HTI dan perkebunan sawit masuk ke dalam skema pengurangan emisi dari deforestasi dan kerusakan hutan.

Dalam Pertemuan Para Pihak (COP) 15 Kerangka Kerja Konvensi Perubahan iklim (UNFCCC) di Kopenhagen, Denmark, persoalan Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD) dan REDD+, yakni semacam pemberian intensif (kompensasi finansial) kepada negara-negara berkembang yang mampu mengurangi emisi dari pengurangan deforestasi atau dari upaya mempertahankan hutan, menjadi salah topik pembahasan yang hangat. Ada kekhawatiran naskah keputusan akan memasukkan HTI dan kebun sawit masuk dalam skema REDD+.

Masuknya HTI dan kebun sawit dalam mekanisme REDD+, menurut Teguh Surya dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dapat dilihat dari definisi hutan yang digunakan dalam pembahasan naskah negosiasi yang mengadopsi definisi hutan FAO. Di mana di dalam pengertiannya, wilayah dengan penutupan vegetasi pohon lebih dari sepuluh persen dapat diklasifikasikan sebagai hutan. Sehingga perkebunan monokultur skala besar seperti perkebunan sawit dan HTI bisa dianggap hutan.

“Kan ini celaka, masa kebun sawit dan HTI masuk dalam REDD+. Alasan mereka bahwa setelah menebangkan, mereka melakukan penanaman. Padahal gara-gara HTI dan kebun sawitlah hutan alam luluh lantak. Keputusan ini seperti ditunggangi perusahan,” ungkap Teguh Surya, usai menjadi pembicara pada Media Clinic – What’s a Forest Worth? Di ruang Asger Jorn, Bella Center, Kamis (10/12) lalu.

Kekhawatiran yang sama juga diungkapkan oleh Rahmat Hidayat, Direktur Warsi Jambi. Menurutnya, masuknya HTI dan kebun sawit agar berpotensi alih fungsi lahan dari hutan ke perkebunan dan HTI akan semakin tinggi.

Namun tuduhan LSM itu dibantah oleh Ketua Kelompok Kerja Alih Guna Lahan dan Kehutanan (LULUCF) Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) Doddy S Sukadri, Jumat (11/12) petang waktu setempat.

Menurutnya “plantation” yang disebut-sebut dalam pembahasan COP15 di Kopenhagen adalah penanaman pohon kehutanan dan itu berarti tidak termasuk tanaman sawit dan akasia atau eucalyptus. “Plantation yang dimaksud itu seperti Gerhan (Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan – Red). Jadi tanaman kehutanan,” ungkapnya.

Doddy juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan REDD+ meliputi hutan konservasi, manajemen hutan berkelanjutan, dan peningkatan kapasitas penyerapan karbon. Di mana yang dimaksud dengan menajemen hutan berkelanjutan contohnya upaya pencegahan ilegal logging dan peningkatan penyerapan karbon seperti intensif penanaman di dalam kawasan hutan sehingga lebih banyak tutupan kanopi hutan. (ndi).

Can Indonesia follow Denmark’s lead with a similar renewable solution to the world energy crisis?

The head of Indonesia’s delegation to the COP15 climate change summit, Rachmat Witoelar, said wind turbines are too expensive for Indonesia.

“We are better placed to use clean geothermal energy since we have a lot of geothermal sources,” said Witoelar.

The full story follows in Indonesian.

Mengunjungi Ladang Angin Lepas Pantai Middelgrunden
Sempat terpukul dua kali dengan boikot minyak bumi dan melambungnya harga minyak dunia pada era 70-an, membuat Denmark putar otak dan berambisi tidak lagi menggantungkan diri dengan penggunaan minyak bumi. Alhasil, kini ia menjadi negara terbesar di dunia yang mampu menghasilkan listrik tenaga angin.

Dingin pagi itu, suhu mendekati angka nol, permulaan Desember 2009, tak meyurutkan semangat sekitar 40 wartawan dari berbagai negara berkembang yang menerima beasiswa peliputan konvensi perubahan iklim (UNFCCC) COP 15, di Kopenhagen, Denmark untuk pergi melaut. Para wartawan yang tergabung dalam kelompok Climate Change Media Partnership (CCMP) pagi itu hendak melakukan kunjungan lapangan melihat dari dekat ladang angin lepas pantai Middelgrunden (Middelgrunden Offshore Wind Farm) yang terletak di Margretheholm Havn, København, Kopenhagen, Denmark.

Dengan menggunakan kapal berkapasitas sekitar 60-an orang, para peserta bisa melihat dari dekat turbin-turbin yang membangun ladang angin itu. Deretan menara dan baling-baling angin berwarna putih tampak berdiri kokoh muncul ke permukaan laut. Dari kejauhan tampak jejeran baling-baling yang berputar indah itu berukuran kecil. Namun begitu mendekatinya, ternyata ukurannya raksasa. Ketinggian menaranya 64 meter dan diameter baling-balingnya 76 meter. Jika dijumlahkan dari menara hingga jari-jari baling-balingnya, bangunan yang terbuat dari perpaduan baja dan beton ini lebih tinggi dari patung Liberty yang hanya 93 meter (ketinggian dari dasar patung hingga ujung obor).

Jan Hylleberg, CEO, Danish Wind Industry Association, menjelaskan Middelgrunden Offshore Wind Farm, mulai dibangun sekitar tahun 2000 dan selesai di Desember tahun yang sama. Dengan 20 bangunan turbinnya, pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai ini bisa menghasilkan listrik 40MW. Namun, dana investasi yang diperlukan untuk mewujudkan itu tidak murah, sekitar 60 juta dólar Amerika.

Turbin-turbin itu dipasang berjejer dengan jarak 180 meter, hingga total panjang keseluruhannya sekitar 3,4 kilometer. Dibangun di kedalaman air sekitar 2 – 6 meter, atas kolaborasi Middelgrunden Wind Turbine Cooperative dan Copenhagen Energy (sekarang Dong Energy), masing-masing mengintalasi sepuluh turbin.

Pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai Middelgrunden bukan satu-satunya di Denmark. Ada sembilan pembangkit lainnya, yang terakhir Horns Rev II yang memiliki total kapasitas 209MW. Jadi, total kapasitas produksi listrik pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai di Denmark 1700MW.

Denmark tidak saja mengusahakan pembangkit listrik tenaga angin dari lepas pantai, tetapi jauh sebelumnya, sekitar tahun 1976-1978 mereka memulai dari daratan dan saat ini tercatat keseluruhan ada 5100 pembangkit listrik tenaga angin di Denmark. Sebanyak 4.809 turbin dibangun di daratan dan 305 di lepas pantai. Total keseluruhan listrik yang dihasilkan 3.393MW. Dengan kapasitas itu, pembangkit listrik tenaga angin memenuhi kebutuhan listrik Denmark sebesar 20 persen. Lebih dari itu pada tahun 2030, mereka menargetkan menggunakan pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai sebesar 50 persen.

Kontribusi listrik tenaga angin ini tidak saja sebagai perwujudan visi jangka panjang Denmark yang ingin bebas dari penggunaan bahan bakar fosil, tetapi juga bagian dari upaya mengurangi emisi gas rumah kaca yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Hal itu seiring dengan platform negara mereka yang sejak November 2007 bertekat menjadi negara hijau dengan membangun kebijakan visioner dalam hal energi dan iklim.

Tak hanya memberi kontribusi bagi penyediaan listrik, pembangkit listrik tenaga angin juga membuka lapangan pekerjaan. Sekitar 26.000 orang dipekerjakan di Industri ini pada tahun 2009. Denmark juga menjadi produsen peralatan pembangkit tersebut dan sekitar 27-30 persen pasar dunia berasal dari negara mereka.

Lalu bisakah Indonesia mengikuti jejak Denmark untuk mengakhiri krisis listrik di Indonesia mengingat banyak sumber daya angin di Indonesia? Menurut Rachmat Witoelar, Ketua Delegasi Indonesia di COP 15 yang juga mantan menteri Lingkungan Hidup, pembangkit listrik tenaga angin terlalu mahal buat Indonesia. Satu turbinnya saja, harganya miliaran rupiah. Di Indonesia sendiri telah ada pembangkit listrik tenaga angin, misalnya di Bali. Namun teknologinya tertinggal jauh dari yang dipertontonkan Denmark saat ini.

“Yang kita punya itu, mungkin edisi kunonya. Yang mereka punya saat ini sudah sangat canggih. Saat ini kita juga mengembangkan pembangkit listrik ramah lingkungan, yakni dari panas bumi. Itu lebih pas untuk Indonesia yang punya banyak sumber daya panas bumi,” paparnya.

Namun, menurutnya, penting juga bagi Indonesia untuk memanfaatkan pembangkit listrik tenaga angin. Terutama untuk pulau-pulau kecil di Indonesia.***